Gubernur Soekarwo Raih Leadership Award dan Innovative Government Award 2017

img

Jatim Newsroom – Kabar baik dari pelaksanaan otonomi daerah ialah hadirnya banyak pemimpin daerah yang berkualitas. Kualitas tersebut dievaluasi dan dinilai oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan penghargaan di bidang leadership dan inovasi yang dilakukan kepala daerah. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, , tampil sebagai pemimpin daerah terbaik di negeri ini dengan meraih dua penghargaan tersebut sekaligus dalam satu acara.

Predikat ini diraih Pakde Karwo, sapaan lekatnya, saat menerima penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah/Leadership Award terbaik Tahun 2017 dan peringkat kedua Innovative Government Award (IGA) 2017 dari Kementerian Dalam Negeri. Kedua penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (18/12) malam.

Selain Pakde Karwo, beberapa bupati/walikota dari Provinsi Jatim juga meraih penghargaan ini. Penghargaan Leadership Award kategori bupati/walikota diraih Walikota Surabaya, Bupati Banyuwangi dan Bupati Lamongan. Sedangkan IGA Award peringkat pertama kategori kota diraih Kota Surabaya dan kategori kabupaten diraih Kab. Gresik. Beberapa kab/kota di Jatim yang juga meraih penghargaan ini yakni Kota Probolinggo (peringkat 8), Kab. Malang (peringkat 3) dan Kab. Madiun (peringkat 8).

Penghargaan Leadership Award ini dalam rangka memberikan apresiasi terbaik kepada para pemimpin daerah yang sudah berdedikasi memajukan daerahnya sesuai harapan masyarakat, memenuji janji kampanye dan melakukan tata pemerintahan yang bersih. Penghargaan ini diberikan kepada lima gubernur, tujuh walikota dan 12 bupati. Mereka yang terpilih sebagai penerima leadership award dinyatakan bagus dari segi beberapa indikator varibel, yakni kapabilitas, akseptabilitas, kompatibilitas, kredibilitas, integritas, rekam jejak dan inovatif.

Sementara itu IGA Award 2017 diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sudah melakukan terobosan inovatif sehingga pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih mudah, efektif, efisien dan transparan. Kategori inovasi yang dilombakan diantaranya tentang tatakelola dan pelayanan publik yang mengandung pembaruan, memberi manfaat, tidak membebani masyarakat, menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi.

Menjawab pertanyaan media tentang leadership, Pakde Karwo menjelaskan bahwa leadership sebagai kemampuan menggerakkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan, tapi serasa tidak digerakkan. Leadership ini juga mengajak ASN untuk bersama-sama menggerakkan potensi pembangunan menuju kesejahteraan. “Ini yang bekerja memutar roda pembangunan adalah teman-teman dari birokrasi yang dikoordinir Sekdaprov sebagai pejabat tertinggi di birokrasi,” jelasnya.

Salah satu yang diukur dalam leadership ini, lanjutnya, adalah seberapa jauh janji kampanye para kepala daerah sudah terealisasi. Mendagri sendiri sudah tiga kali melakukan survei kepada para gubernur yang akan habis masa jabatannya, termasuk Gubernur Jatim. “Bahwa 95 persen janji kampanye sudah terealisasi,” katanya.

Tentang harapannya kepada pemimpin di Jatim usai dirinya, ia berpesan bahwa hakekatnya pembangunan adalah berkelanjutan dan berkesinambungan. Dimana yang baik diteruskan dan yang baru dimasukkan dalam program. Ia juga percaya bahwa Mendagri, DPRD Provinsi dan BPK akan mengevaluasi hal apa saja yang harus dibenahi.

Ditambahkan, representasi yang paling tinggi dalam pembangunan di Kemendagri adalah Parasamya Purnakarya Nugraha. “Kita dua tahun berturut-turut mendapatkan ini, insyaAllah semoga di tahun berikutnya kita mendapatkan lagi,” harapnya.

Selama kepemimpinan dua periode, Pakde Karwo telah berhasil memberikan catatan positif. Di Tahun 2018, awal Pakde Karwo menjabat, tingkat kemiskinan Jatim sebesar 18,51 persen dan saat ini sampai dengan Maret 2017, tingkat kemiskinan Jatim sebesar 11,77 persen, turun sebesar 6,74 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga tercatat menurun 2,42 persen dimana Tahun 2008 TPT Jatim sebesar 6,42 persen dan sampai dengan Agustus 2017 TPT Jatim sebesar 4 persen. Kemajuan ini juga terlihat di bidang ekonomi dimana tingkat inflasi Jatim pada tahun 2008 sebesar 10,73 persen dan pada Triwulan III Tahun 2017 ini tingkat inflasi Jatim sebesar 3,06 persen.

Janji Kampanye Tercapai 90%

Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, indeks survei yang dilakukan di Provinsi Jatim mencapai angka 70. Selain itu, leadership award ini juga diberikan kepada kepala daerah yang dinilai telah memenuhi janji kampanye minimal 90 persen, termasuk Gubernur Soekarwo.

Terkait inovasi daerah, Tjahjo berharap agar inovasi terus dikembangkan untuk membangun tatakelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam memperkuat otonomi daerah. Ia juga mengingatkan kepala daerah agar mereplikasi inovasi-inovasi daerah yang ada di Indonesia sehingga tidak perlu sering-sering kunjungan ke luar negeri untuk studi banding. “Ini semua tujuannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Setelah Gubernur Jatim, penerima penghargaan Leadership Award 2017 adalah Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur NTB. Sedangkan untuk IGA 2017 peringkat pertama diraih Provinsi Sumatera Selatan, peringkat kedua diraih Provinsi Jatim dan peringkat ketiga diraih Provinsi Jabar. (red)

Gubernur Soekarwo Peroleh Penghargaan Akuntan Award 2017

img

Jatim Newsroom – Gubernur JawaTimur, Soekarwo, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, penghargaan “Akuntan Award 2017” diberikan oleh Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia (DPN IAI).

Penghargaan diserahkan Ketua DPN IAI, Mardiasmo, dan Ketua Dewan Penasihat Nasional IAI, Moermahadi Soerja Djanegara, disaksikan oleh Wapres RI Jusuf Kalla pada acara Pembukaan International Seminar IAI 60th Anniversary Toward 2030: Transforming Role Professional Accountants in the New Economy Order di Ballroom Hotel Crowne Plaza Semarang, Rabu (14/12) siang.

Penghargaan tersebut diberikan karena dedikasi, prestasi, inovasi dan kontribusi Jawa Timur dalam mengimplementasikan akuntansi pada sistem pemerintahan. Dengan begitu terciptalah sebuah transparansi dan akuntabilitas, sehingga berdampak pada terangkatnya citra profesi akuntan di masyarakat.

Menjawab pertanyaan media mengenai arti penghargaan ini, Pakde Karwo-sapaan Gubernur Soekarwo, mengatakan baginya penghargaan ini merupakan bentuk keberhasilan semua pihak, baik Pemprov Jatim sebagai tim work maupun masyarakat Jatim secara keseluruhan. Utamanya keberhasilan dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan good governance.

“Semoga akuntan award ini semakin mendorong meningkatkan kinerja Pemprov. Jatim dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan semakin lebih baik” tuturnya.

Pakde Karwo juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan kepada IAI. Ini adalah lembaga profesi besar yang telah berdiri dan berkiprah sejak lama, yakni sejak 60 tahun lalu.

Akuntan Profesi Penting

Dalam sambutannya, Wapres RI, Jusuf Kalla,mengatakan profesi akuntan dinilai sangat penting, terutama karena didasarkan pada disiplin, dedikasi dan kepercayaan. Tanpa ketiganya, profesi akuntan kurang mendapat penghargaan.

“Modal utama akuntan adalah kepercayaan dan keahlian. Tanpa akuntan, negara ini akan kocar-kacir, perusahaan tidak tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Untuk itu, lanjutnya, menjaga etika profesi ini, termasuk memegang kerahasiaan, dengan baik harus dilakukan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Alasannya, akuntan merupakan profesi yang memegang kerahasiaan.

Untuk itu, Wapres RI yang akrab disapa JK berharap agar akuntan juga tidak hanya mencari kesalahan, tetapi memberikan solusi agar perusahaan berjalan dengan baik dan transparan.

Menurut Wapres, profesi akuntan juga sangat dinamis. Dengan perkembangan teknologi, akuntan lebih terbantu, sehingga laporan harian, bulanan, dan tahunan bisa diperoleh saat itu juga.

Empat Penerima Penghargaan

Selain kepada Gubernur Jatim, Akuntan Award 2017 diberikan kepada Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, dan CEO BCA Jahja Setiaatmadja. (red)

GUBERNUR : AYO MONDOK, GERAKAN CERDAS DI ERA DIGITAL

Jatim NewsroomGubernur Jawa Timur, H Soekarwo menyatakan Gerakan Ayo Mondok merupakan sebuahstrategi dan konsep yang sangat cerdas dalam menghadapi berbagai tantangan jaman terutama era digital saatini.

“Gerakan ini sangat cocok dan akademis sekali. Menjawab kegalauan kita selama ini terkait Moral dan Etikaserta spiritual, ” kata Soekarwo saat membuka gelaran Silaturrahmi Nasional (Silatnas) perdana gerakanAyoMondok“, Jumat (13/5) malam di Taman Candra Wilwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir dalam acara pembukaan, Wakil Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar,Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PWNU Jawa Timur KH Mutawakkil Alallah, Ketua PP RMINU KHAbdul Ghaffar Rozin, Koordinator Nasional Ayo Mondok KH Luqman Harits Dimyathi, Wakil Gubernur Jatim HSaifullah Yusuf dan Bupati Pasuruan H Irsyad Yusuf.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh PBNU dan RMI NU denganmengampanyekan Gerakan Ayo Mondok. Menurutnya, gerakan kembali ke pesantren merupakan sebuahjawaban atas kegalauan dan keresahan dari dampak berkembangnya era global dan digital. “Revolusi digitalharus diwadahi dengan cerdik. Dengan gerakan kembali ke pesantren, Nyantri lagi, ditepuk pundaknya oleh kiailagi dan sorogan kitab kuning adalah solusi yang luar biasa,” kata Gubernur.

Menurutnya, berkembangnya era digital dalam dunia global saat ini, lanjut Pakde, membawa berbagaikemanfaatan dalam lini kehidupan. Namun, era digital juga menimbulkan berbagai macam masalah baru,seperti kejahatan, amoralitas, dan kekerasan. Pesantren merupakan jawaban terhadap liberalitas informasi.Pesantren satu-satunya tempat yang sangat efektif untuk menanamkan pendidikan moral dan spiritual kepadagenerasi bangsa.

Sentuhan dari para kiai menimbulkan proses moralitas. Bila negaradiduni ini ingin maju, maka harusmenempatkan moralitas dan spiritual dalam pembangunan pemerintah,” jelasnya.

Koordinator nasional gerakanAyo MondokKH Luqman Harits Dimyathi dalam laporannya menyampaikan,sejak diresmikan pada 1 Juni 2015, gerakan ini mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat. Ayo Mondokberhasil menyadarkan kembali masyarakat, bahwa pesantren merupakan tempat utama untuk menuntut ilmu. “Alhamdulillah, efek dari gerakan Ayo Mondok ini, kuantitas santri yang mondok di pesantren semakin harisemakin banyak,” jelasnya.

Katib Syuriyah PBNU  itu juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memasukkan satu diantara putra-putrinya untuk belajar di pesantren.”Minimal satu dari putra putri kita, kita masukkan ke pesantren,”katanya.

Pembukaan Silatnas Perdana Ayo Mondok berlangsung meriah. Acara diisi dengan peluncuran lagu GerakanAyo Mondok yang dibawakan oleh grup Padang Howo Pasuruan, dan pemutaran Video profil Ayo Mondok danprofil Potensi Kabupaten Pasuruan.

Sementara Grup kenamaan Wali Band yang hadir menghibur peserta Silatnas dan masyarakat, didaulat menjadi Duta GerakanAyo Mondok” tahun 2016. “Wali ini memiliki lagulagu yang sangat inspiratif terutama bagi parasantri. Mereka (para personilnya) juga pernah mondok, ” kata Wakil Ketua PBNU, Saifullah Yusuf yang secara simbolik menetapkan Band Wali sebagai Duta ‘Ayo Mondok’ didampingi Ketua PWNU JATIM KH. MutawakkilAllalah.

Menurutnya, Selain personilnya rata – rata jebolan Pondok Pesantren, Grup Band Wali juga mempopulerkanlagulagu bernafaskan islami yang sangat inspiratif dan sesuai dengan Gerakan Ayo Mondok. (jal)

MENKOMINFO: INDONESIA HARUS LEBIH KOMPETITIF DI ERA GLOBAL

Jatim Newsroom – Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara, mengatakan Indonesia harus lebihkompetitif dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Melalui teknologi digital, masyarakat dituntut untukmeningkatkan pendapatan agar bisa bersaing dengan negara lainnya.

Ini dikatakan saat tabur Bunga di GNI Jalan Bubutan Surabaya dalam rangka memperingati Hari KebangkitanNasional ke-106, Jumat (20/5).

Lebih lanjut dikatakannyadi era saat ini masyarakat harus bisa memfilter isu-isu negatif dari dunia maya,seperti pornografi, kekerasan pada anak dan lainnya, untuk bisa mengikis yang negatif dan mendorong yangpositif.

Dengan kedatangan Menkominfo RI, juru kunci taman makam pahlawan, Murti Ningrum, sangat senang. “Sayasangat bangga dengan kedatangan para pejabat apalagi sekelas menteri yang didampingi gubernur untukmelakukan tabur bunga pada hari Kebangkitan Nasional. Ini menandakan bahwa jasa para pahlawan tidak akanterlupakan,” katanya.

Dia juga berpesan kepada para generasi muda agar jangan sampai melupakan para pahlawan, khususnyapahlawan kemerdekaan, karena berkat jasa mereka yang menghantarkan Indonesia merdeka sampai sekarangini. “Saya berharap pemuda mau mencotoh dan mengikuti jejak para pahlawan yang dengan rela berkorbanuntuk Negara,” tambahnya.

Hadir pada acara tabur bunga tersebut dari TNI, Polri, PNS, Linmas, pelajar, mahasiswa, pramuka, tokohmasyarakat, serta satu peleton dari pasukan pembela Negara dari Bakesbang.(ryo,ern)

VISI DAN MISI

VISI

Visi terkait dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah, maka Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai :

“Terdepan dan Terpercaya Sebagai Wakil Jawa Timur di Jakarta”

MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan memperhatikan program beserta hasil yang akan dicapai dimasa mendatang maka Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki misi sebagai berikut :

  1. Mewakili tugas – tugas Pemerintahan Provinsi Jawa Timur di Jakarta
  2. Memberikan pelayanan dan sentral informasi Jawa Timur di Jakarta
  3. Memfasilitasi Promosi Potensi Kabupaten / Kota dan Provinsi Jawa Timur di Jakarta dan sekitarnya
  4. Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat Jawa Timur di Jabotabek
  5. Memfasilitasi hubungan dengan lembaga – lembaga pemerintah, non pemerintah dan perwakilan negara asing di Jakarta
  6. Memberikan pelayanan yang prima terhadap terhadap kegiatan pejabat atau petugas pemerintah provinsi yang melaksanakan tugas di Jakarta
  7. Memelihara dan mengelola Anjungan Jawa Timur di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta agar tetap berfungsi secara optimal
  8. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya Jawa Timur di Jakarta

SEKILAS JAWA TIMUR

Provinsi Jawa Timur secara geografis  terletak di antara 11100 Bujur Timur – 11404’ Bujur Timur  dan712Lintang  Selatan  – 8048Lintang Selatan , dengan luas wilayah sebesar 47.963 km2 yang meliputi duabagian utama. Yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.  Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70persen atau 42.541 km2, sementara luas Kepulauan Madura  memiliki luas 11.30 persen atau sebesar 5.422km2.  Jumlah penduduknya pada tahun 2010  mencapai   37.476.757 jiwa . (Sumber : Database BPS Tahun2010 ).

Secara  administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kotadengan  Kota Surabaya sebagaiibukota provinsiIni menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak diIndonesia.   Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi  Wilayah (Bakorwil ), sebagai berikut Bakorwil IMadiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab.Tulungagung, Kota Blitar, Kkab. Blitar, dan Kab. NganjukBakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab.Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. LamonganBakorwil III Malang, meliputiKota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab.Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. BanyuwangiBakorwil IV  PamekasanmeliputiKota Surabaya, Kab. Sidoarajo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kabSumenep.

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas  Sekretariat Daerah dengan 11 Biro dan Sekretariat DPRD,  20 Dinas, Inspektorat, 1 Badan , 12 Lembaga Teknis Daerah  , 4  Lembaga lain,  dan 5 Rumah Sakit Daerah.  Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang Industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat  pertumbuhan industri maupun perdagangan.

Mayoritas  penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun demikian, entitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan.  Umumnya Suku Jawa menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen,  Katolik, Hindu dan Buddha.

Jawa Timur memiliki kesenian dan kebudayaan yang khas, Reog dan Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang sangat terkenal. Selain keseniannya yang begitu mendunia, kebesaran Jawa Timur juga tercermin dari aneka ragam budayanya. Antara lain karapan sapi, pacuan sapi  yang hanya ada di Madura, yang diilhami dari petani membajak sawah dengan sapi yang merupakan kebiasaan masyarakat Madura.

Masyarakat Jawa Timur memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “ JER BASUKI MAWA BEYA” , yang  berarti  untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan.

SEJARAH

Dalam perjalanan sejarah bangsa, proses pembentukan struktur pemerintahan dan wilayah JawaTimur ternyata memiliki perjalanan sangat panjang. Dari sumber-sumber epigrafis dalam bentuk batu bertulis(Prasasti Dinoyo) diketahui bahwa sejak abad VIII, tepatntya tahun 760 di Jawa Timur telah muncul suatusatuan pemerintahan, Kerajaan Kanjuruhan di Malang, dengan status yang sampai kini masih diperdebatkan.

           Pada abad X, Jawa Timur menapaki fase baru. Jawa Timur yang semula merupakan wilayah pinggiran dariKerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, kemudian mendapatklan momentum sebagai pusat kekuasaanberbagai kerajaan, seperti Medang (937 – 1017), Daha-Janggala (1080-1222), Singasari (1222-1292)dan Majapahit (1293 -1527). Dalam hal ini , Pu Sendok (927-947) adalah tokoh paling berjasa yang berhasilmeletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahannya secara hierarkhis terdiri dariPemerintah Pusat (Kraton), Watek (Daerah) dan Wanua (Desa). Struktur ini terus bertahan sampai abad XIIIzaman Singasari.

          Pada abad XIII terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur,ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu Nagara (Provinsi). BerdasarkanPrasasti Mulamalurung (1255) dari masa Wisnu Wardhana yang juga bergelar Sminingrat menyatakan bahwastruktur pemerintahan Singasari dari Pusat (Kraton), Nagara (Provinsi), Watek (Kabupaten) dan Wanua (Desa).
           Pada masa Kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan paling bawah Kabuyutan (Dusun/Rama). Anehnya struktur kenegaraan Majapahit (1294-1527) justru berkembang secara ketat pada masa Mataram (1582 -1755). Wilayah Mataram dibagi secara konsentris terdiri dari Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi luar ), Kabupaten dan Desa. Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul derngan nama Bang Wetan, derngan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman Jawa Timur).

Selanjutnya setelah huru-hara Cina di Kartasura (1743), seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni, sedang daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa (Mancanagara Wetan -Mancanagara Kulon). Dengan berakhirnya Perang Dipanegara (1830), seluruh Jawa Timur (BangWetan) dapat dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1830-1928 /1929, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung Pemerintah Pusat VOC di Batavia derngan para Bupati yang berada di wilayah kekuasaanya. Pemerintah Hindia Belanda yang sejak awal abad XX menerapkan politik imperialisme modern melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java ) pada tahun 1929, dengan struktur pemerintahan, wilayah dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) seperti daerah lain, Jawa Timur diletakkan dibawah pendudukan militer Jepang.

       Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945 olehPPKI dibentuklah Provinsi dan penentuan para Gubernurnya. Untuk Pertama kalinya, R.M.T. Soeryo yang kala itu menjabat Residen Bojonegoro ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama. R.M.T Soeryo yang dilantik tanggal 5 September 1945, sampai tanggal 11 Oktober 1945 harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro, dan baru pada 12 Oktober 1945 boyong ke Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur yang menandai mulai berputarnya mekanisme Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur dan akan diperingati secara resmi setiap tahun, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur.

Sumber : Buku Peringatan Hari Jadi Ke -70 Provinsi Jawa Timur

WordPress Video Lightbox Plugin