Dasar Hukum


img
 

Dasar Hukum yang melandasi keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :

 

    1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang perubahan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1950 ( Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 ) ;

 

    1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

 

    1. Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ) ;

 

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;

 

    1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;

 

    1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63 ) ;

 

    1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur ;

 

WordPress Video Lightbox Plugin