SEJARAH

Sejarah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari salah satu Biro yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (ada waktu itu, Sebelum tahun 1994 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian promosi pembangunan daerah dibawah Biro Bina Pembangunan Daerah (Biro Bangda). Seiring dengan perkembangan waktu dan dengan beban tugas yang semakin tinggi maka di pandang perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi sebuah organisasi yang berdiri sendiri. Tidak di pungkuri bahwa letak instansi induk yang berada di Surabaya juga menjadikan hambatan dalam koordinasi, mengingat pada zaman itu sarana komunikasi masih sangat terbatas tidak seperti sekarang.

Untuk itu sejak tahun 1994 dibentuklah Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi  Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jakarta berdasarkan Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No 1 Tahun 1994. Yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga membina kegiatan masyarakat daerah, promosi dan mengelola anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah dengan 4 bagian yaitu:

Sesuai dengan perkembangannya dan perubahan dalam kurun waktu tertentu Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan nama sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas pemerintah daerah secara efektif dan efesien dalam hal hubungan antar lembaga serta membina masyarakat asal Jawa Timur  maka dibentuk unit organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jakarta ( peningkatan status dari Bagian Promosi Pembangunan Daerah Menjadi Kantor Penghubung) dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Seiring perkembang dan perubahan sistim pemerintah diikut dengan sistim politik Indonesia struktur organisasi pemerintah mengalami perubahan struktur di Pusat maupun Daerah yang berimpilkasi pula terhadap perubahan struktur  organisasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan Dalam perubahan termasuk Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengalami perubahan status menjadi Kantor Perwakilan yang menjadi dasar perubahan ini adalah PP NO 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah yang tidak di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah No 21 tahun 2002 tentang Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Perbedaan dengan Peraturan Daerah sebelumnya adalah di penambahan urusan pelayanan menjadi sebuah seksi tersendiri, yaitu dibawah Kasie Pelayanan.

Pada tahun 2008 terjadi lagi perubahan 50 Tingkat di Provinsi Jawa Timur. PP No 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah inilah yang mengharuskan adanya perubahan kelembagaan di Provinsi Jawa Timur, dimana kasie pelayanan dihapus lagi sesuai dengan Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Badan Perencaan Pembangunan Daerah dan Lembaga teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 111 tahun 2008 tentang uraian tugas Sub. Bagian dan Seksi Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur di mana kantor Perwakilan di kepalai seorang kepala kantor eslon III/a dibantu oleh eslon IV/a sebanyak 4 orang.

WordPress Video Lightbox Plugin